+ Demokrasi Bukan Untuk Rakyat

 Demokrasi, dalam definisi klasik, adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Namun, praktiknya sering kali mencerminkan perbedaan signifikan antara idea dan realitas. Mari kita tarik peristiwa terbaru di Indonesia sebagai landasan persoalan, seorang mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencerminkan sebuah paradoks dalam demokrasi. Meskipun Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan berbagai survei, ia tidak dapat maju dalam Pilkada Jakarta karena adannya dinamika elit partai yang melahirkan mekanisme pencalonan elit-sentris. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah demokrasi benar-benar berproses untuk rakyat atau hanya menjadi alat untuk kepentingan kelompok elit tertentu.

Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang kontroversial namun memiliki basis pendukung kuat di kalangan masyarakat Jakarta. Setelah masa jabatannya berakhir, popularitas dan elektabilitasnya tetap tinggi, terbukti dari beberapa survei yang menempatkannya di posisi teratas sebagai calon potensial dalam pemilu berikutnya. Namun, treshold 20% legislatif menjadi penghalang bagi Anies yang tanpa dukungan partai untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik yang seharusnya menjadi haknya dan kehendak rakyat.

Dalam demokrasi, salah satu prinsip utamanya adalah adanya mekanisme di mana suara rakyat menentukan hasil akhir. Namun, dalam kasus ini, meskipun suara rakyat (melalui survei dan opini publik) menginginkan Anies, regulasi yang dibuat oleh elit politik menjadi penentu akhir, bukan keinginan rakyat itu sendiri. Fenomena ini memunculkan kritik terhadap sistem demokrasi yang seolah-olah dikuasai oleh mekanisme birokratis yang tidak fleksibel dan berpotensi diatur demi kepentingan kelompok tertentu.

Rousseau sang filsuf percaya bahwa rakyat seharusnya memegang kedaulatan penuh dalam proses politik. Namun, ketika sistem demokrasi dibajak oleh aturan-aturan yang dibuat untuk membatasi partisipasi atau pilihan rakyat, maka demokrasi tidak lagi mencerminkan kehendak umum, melainkan kehendak segelintir elit, dalam konteks modern ia sering kali terjebak dalam sistem representasi yang menjauhkan keputusan politik dari rakyat. 

Hal ini menyebabkan rakyat hanya berfungsi sebagai pemberi suara, bukan pembuat keputusan. Ketika aturan-aturan dibentuk untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu, rakyat justru kehilangan kendali atas proses politik. Anies Baswedan menjadi contoh nyata bagaimana seseorang yang dipilih oleh suara rakyat (melalui elektabilitas tinggi) justru terhalang oleh regulasi yang tidak mencerminkan aspirasi dan keinginan rakyat.

Kasus serupa dalam sejarah politik dapat ditemukan dalam berbagai negara dan periode. Salah satu contoh terkenal adalah peristiwa pada pemilihan presiden di Iran tahun 2009. Pada pemilu tersebut, Mahmoud Ahmadinejad kembali terpilih dengan kemenangan telak, meskipun terdapat banyak laporan tentang kecurangan dalam proses pemilu. Kandidat oposisi yang memiliki dukungan luas dari kalangan muda dan kelas menengah urban, Mir-Hossein Mousavi, kalah dalam proses yang dianggap tidak demokratis. Demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan "Green Movement" pecah, menuntut adanya pemilu yang lebih adil. Di sini, meskipun suara rakyat menuntut perubahan, keputusan akhir tetap dikendalikan oleh elit politik yang memegang kendali atas proses pemilu.

Contoh lain adalah pemilu di Zimbabwe pada tahun 2008, ketika Morgan Tsvangirai, pemimpin oposisi, memenangkan suara mayoritas dalam pemilu presiden. Namun, rezim Robert Mugabe melakukan berbagai tindakan represif, termasuk kekerasan politik, untuk memastikan Mugabe tetap berkuasa. Demokrasi di sini menjadi sekadar alat bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sarana bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka.

Teori demokrasi klasik seperti yang diajukan oleh Plato dalam "The Republic" mengkritik bahwa demokrasi berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang buruk karena terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada mereka yang tidak bijaksana. Sementara itu, pemikir modern seperti Noam Chomsky mengkritik sistem demokrasi representatif yang justru menjadi alat legitimasi bagi kaum elit untuk memanipulasi kehendak rakyat melalui media, aturan hukum, dan kontrol ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, peraturan yang menghambat Anies Baswedan untuk maju mencalonkan diri lagi merupakan bentuk nyata dari kontrol elit terhadap sistem demokrasi. Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih, pilihan mereka dibatasi oleh aturan yang tidak selalu dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk menjaga stabilitas posisi politik kelompok tertentu.

Peristiwa Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta merupakan contoh nyata bagaimana demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat, justru dikuasai oleh mekanisme yang dikendalikan oleh elit politik. Sejarah dan filosofi politik menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah fenomena baru. Dalam berbagai sistem politik, baik yang otoriter maupun yang disebut demokratis, kepentingan elit sering kali mendominasi. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kembali apakah demokrasi benar-benar merupakan sistem politik untuk rakyat, atau sekadar menjadi instrumen bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan. Dan hasil yang akan terjadi di pikada besok adalah demokrasi yang dikerdilkan dengan "Banyak-Banyakan Suara", rakyat hanya diberikan pilihan yang sudah ditetapkan, meskipun sama sekali bukan keinginan kita. 

Terimakasih telah membaca.