+ Tidak Perlu Musyawarah Mufakat

Perlu diingat saya bukan penganut otoritarianisme ataupun totalitarianisme, hanya merasa perlu untuk mengkaji keperluan kita menyalurkan sumber daya yang relatif besar untuk aktifitas musyawarah dan mufakat di era yang semakin terduga dan semakin melampaui kemanusiaan. Bermula pada John Locke, seorang filsuf abad ke-18 yang mengemukakan konsep hak asasi manusia atas cakupan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam teorinya, pemerintahan harus dibentuk berdasarkan kontrak sosial, di mana kekuasaan berasal dari persetujuan rakyat. Konsep ini melahirkan gagasan demokrasi yang menekankan partisipasi publik secara langsung dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum dan musyawarah. Hak menjadi relevan melalui argumen :

"yang paling mengerti keinginan, kebutuhan, dan kepentingan kita adalah kita sendiri, maka perlu mendistibusikan hak/mengajak individu berpartisipasi menyampaikan kepentingannya".

Tapi di masa sekarang, musyawarah dan mufakat semakin menjadi tidak berarti/nir manfaat dan bahkan pemborosan sebab data telah menjadi komoditas utama yang mencerminkan perilaku, preferensi, dan kecenderungan individu dalam skala besar. Setiap aktivitas manusia, dari konsumsi informasi hingga pola transaksi ekonomi, terekam dalam sistem yang lebih canggih daripada metode survei konvensional. Dengan algoritma kecerdasan buatan dan machine learning, big data kini mampu menganalisis preferensi individu secara lebih akurat daripada mekanisme pemilu yang berbasis opini sesaat dan sering kali dipengaruhi oleh manipulasi informasi.

Konsep hak yang dipegang John Locke - pun mengecualikan beberapa situasi, seperti anak-anak, dan orang yang memiliki disabilitas itu tidak patut diberikan hak secara penuh karena dianggap belum/tidak mengerti dirinnya sendiri. Dihadapan algoritma saya berpendapat bahwa kita semua adalah anak-anak dan disabilitas, karena diakui atau tidak yang lebih mengerti apa yang kita butuhkan/inginkan adalah algoritma yang rigit, bukan diri kita yang fluktuatif dan temporer dengan segala kepercayaan palsu yang mungkin destruktif.

Konsep "diri" bagi kita hanya didasarkan pada kondisi psikologis, seperti "kenalilah dirimu" bergravitasi pada mengetahui sifat/kondisi psikis kita, bukan berapa gula darah kita, berapa tensi jantung kita, apa saja penyakit bawaan dan gen yang ada pada tubuh kita.Tentu kepuasan pskis merupakan hal yang patut dipertimbangkan, tapi menurut saya keputusan yang hanya menyenangkan pskis tapi tidak bermanfaat  secara fisik/bahkan destruktif perlu diabaikan dan perlahan masyarakat dapat puas secara psikis dengan terbiasa hidup pada kondisi ideal yang sudah meninggalkan kepercayaan-kepercayaan palsu tersebut.

Aristoteles dalam pemikirannya skeptis terhadap demokrasi karena ia menganggap bahwa masyarakat luas tidak memiliki kecerdasan atau kapasitas yang cukup untuk mengambil keputusan politik yang bijak. Demokrasi, menurutnya, berisiko dikuasai oleh massa yang tidak terdidik, koruptif ,dan cenderung mudah terpengaruh oleh retorika populis daripada rasionalitas. Dengan ini keberatan Aristoteles terhadap demokrasi dapat dijawab dengan beberapa poin:

Eliminasi Ketidaktahuan Kolektif : Algoritma berbasis data tidak hanya mengumpulkan pendapat, tetapi juga menganalisis pola pikir dan perilaku berdasarkan fakta yang lebih luas, sehingga mengurangi dampak ketidaktahuan atau bias individu.
Keputusan Berbasis Data Empiris : Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan opini subjektif mayoritas yang bisa saja kurang informasi, tetapi berdasarkan fakta yang telah diproses oleh kecerdasan buatan yang mempertimbangkan berbagai faktor kompleks secara objektif.
Menghindari Manipulasi Emosional : Dalam sistem demokrasi tradisional, massa sering kali mudah dipengaruhi oleh propaganda dan emosi, sementara sistem berbasis algoritma dapat memfilter informasi berdasarkan relevansi dan validitasnya, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih berbasis rasionalitas.

Oleh karenanya, big data dan algoritma dapat mengatasi kekhawatiran Aristoteles dengan menggantikan pengambilan keputusan berbasis opini massa dengan keputusan yang lebih berbasis data dan analisis yang rasional. Ini bukan hanya menjadikan demokrasi lebih efisien, tetapi juga lebih cerdas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern serta membantu masyarakat yang sebut saja masih bodoh, untuk tidak mengambil keputusan-keputusan yang bodoh juga.

Memang terlalu aneh rasanya mengganti pemerintahan atau mayoritas pemerintahan dengan mesin data, namun saya merasa perlu melibatkan teknologi yang tersedia dalam merumuskan sebuah kebijakan dan memangkas seremonial musyawarah mufakat yang tidak terlalu penting dan dihadiri oleh orang yang tidak mengerti persoalan.

Terimakasih telah membaca.