+ Rakyat Indonesia Goblok

Tulisan ini terlarut kental dengan dugaan/konspirasi dan subjektivitas/moral, juga begitu abstrak dan kusut tidak seperti tulisan sewajarnnya, tujuannya adalah edukasi diri kita, saya dan anda agar dapat perlahan lepas dari kondisi "puber politik". Tanpa sedikit-pun rasa benci/kesal terhadap Jokowi dkk., sebab sesuai judul diatas, target kekesalan/kebencian saya adalah RAKYAT INDONESIA, kita semua yang bodoh dan malas, saling berantem/menyalahkan "lah ya lu sih milih Jokowi/Prabowo", "nyesel kan", GOBLOK !!!!. Bukan saatnya kita masih pakai kaos PILPRES 2014/2019, kaos PILPRES 2024, sekarang mari bersama kita pakai KAOS "RAKYAT INDONESIA", entah kita memilih Prabowo-Gibran/Jokowi-Ma'ruf atau tidak, kita tetap harus mengawasi, menjaga, dan mengkririk bila kepemimpinan mereka tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, bukan berarti setelah memilih kita bisa lepas tangan dan biarkan pemimpin yang kita pilih berjalan dengan liar semaunnya, dan yang tidak memilih juga untuk apa berbangga diri "nah bener apa kata gue kan", GOBLOK !!!.

Terang benderang adannya bahwa tulisan ini adalah bentuk pelampiasan amarah saya kepada RAKYAT INDONESIA dengan cara berusaha memberi wawasan semampu saya. Untuk memudahkan kita, saya jadikan peristiwa yang relevan dan dekat ini sebagai media, yang bau-nya begitu menyengat, sarat akan suasana panik/terburu-buru.

Mengapa tidak disembunyikan dengan bijak?, mengapa aksi/reaksi lingkarannya-pun relatif tidak berusaha menenangkan/menyelsaikan persoalan?, apakah ada pihak asing yang terlibat sehingga begitu kurang ajar?, ada 5 dugaan/variabel yang tidak saya paparkan dengan mendetail, namun semoga cukup mensimulasikan apa yang terjadi saat ini.

Kita ambil peta berukuran terbesar terlebih dahulu yang tergambar oleh wawasan saya, semua polemik ini tercakup pada aktivitas politik dinasti, pelemahan hukum, dan bisnis aset negara. Peta ukuran besar menjadi penting agar kita dapat mengetahui secara holistik tujuan dari ekspedisi Jokowi dkk. peta yang lebih kecil akan dibutuhkan, khususnya untuk yang ingin menentang ekspedisi ini, dan dapat mencegat/mengganggu rute-rute yang akan dilalui pada ekspedisi Jokowi dkk. Jadi tentu saja saya menduga pergerakan ini masih berproses, dan belum mencapai visi akhir dari Jokowi dkk. mari kita bahas satu persatu.

+ POLITIK DINASTI
Politik dinasti, baik di Indonesia maupun negara lain, menunjukkan pola di mana kekuasaan terkonsentrasi pada keluarga. Dalam konteks demokrasi, ini bisa merusak prinsip kesetaraan peluang politik dan mempromosikan oligarki, di mana keputusan-keputusan penting lebih mencerminkan kepentingan keluarga atau kelompok elit daripada kepentingan publik.

Yang saya pahami, ada yang namannya "politik dinasti" dan ada "dinasti politik" , apa bedannya?. Mudahnnya dinasti politik itu struktur kekuasaannya, sedangkan politik dinasti adalah teknik berpolitik untuk menciptakan kekuasaan dinasti. Kita ambil contoh Dinasti Soekarno, memang benar adannya keturunannya banyak yang berpolitik dan cukup untuk dapat disebut sebagai Dinasti Politik Soekarno, namun sifat kekuasannya menyebar dan tidak diturunkan. Memang Megawati anaknnya menjadi presiden, tetapi ditengah-tengah itu ada Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman, anaknnya, Puan juga menjadi ketua DPR, tentu pasti ada kontribusi sang ibu, tapi kekuasaan yang dimiliki ibu dan anak ini ada di lembaga yang berbeda, jadi Megawati dan Soekarno tidak melakukan politik dinasti (kalau Puan di masa setelah Megawati langsung menjadi ketum partai maka iya).

Berbeda dengan Jokowi yang "menurunkan" kekuasaannya langsung kepada sang anak, Gibran, walaupun sebagai wakil masih sah karena pada lembaga kekuasaan yang sama. Maka saya setuju jika Bobby, Kaesang, dan Gibran adalah bagian dari dinasti politik Jokowi, namun hanya Gibran-lah produk politik dinasti Jokowi yang dengan langsung diturunkan, sarat kepentingan, dan tanpa adannya jarak. Ambil contoh dinasti Bush di Amerika, memang George Walker Bush memimpin seperti ayahnnya George Herbert Walker Bush, tapi sang ayah George Herbert Walker Bush tidak melakukan politik dinasti karena diantara bapak dan anak tersebut ada kepemimpinan William Jefferson Clinton.

Jarak begitu penting pada politik karena satu periode saja orang yang tidak terikat hubungan terutama keluarga/berbeda kepentingan dapat "mengobrak-abrik" kebijakan dan tujuan dari pemimpin sebelumnnya. Dengan meneruskannya kepada anak/keluarga, sewajarnnya dia akan berharap tujuan dan kebijakan yang dia miliki sebagai pemimpin sebelumnnya akan diteruskan/dituntaskan jika belum tuntas. Itulah kenapa saya lebih mewajarkan dinasti politik walau tetap buruk adannya, dapat dipahami bila memiliki kerabat dalam bidang tertentu akan memudahkan kerabat yang lain masuk di bidang yang sama , tapi untuk politik dinasti saya menantang keras dengan alasan apapun.

Politik dinasti memungkinkan dengan timeline dimana setelah Gibran menjabat wakil  presiden, di PILPRES 2029 Gibran dan Bobby dapat maju sebagai presiden/wakil presiden. PILPRES 2034 Kaesang juga masuk kedalam kemungkinan dengan umurnnya yang sudah 39 Tahun pada saat itu. Jan Etes baru mungkin menjadi variabel di PILPRES 2054 dengan usiannya 38 tahun, dan seterusnya.

Memang skenario ini terlihat begitu ajaib, namun tidak ada yang benar-benar tahu, setidaknnya kita tidak perlu terkejut bila hal tersebut terjadi, karena bukan hal yang mustahil terutama secara politis hal semacam ini dapat terwujud.

+ PELEMAHAN HUKUM

Pada Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur usia minimum calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan seseorang berusia di bawah 35 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan kandidat tersebut pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini membuka peluang bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Solo, untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Dengan lugunnya Jokowi berkelindan tak terlibat dalam keputusan tersebut yang jelas-jelas keputusan tersebut dipersiapkan untuk Gibran, calon lain tidak menikmati keputusan itu. Maka begitu goblok-nya rakyat indonesia di mata Jokowi, untuk kali ini saya kurang sepakat rakyat goblok karena muncul reaksi masif dari berbagai potongan masyarakat yang menolak manuver tersebut. Walaupun jika kita anggap hanya Gibran-lah yang berkolusi atas pengaturan ini, karena memungkinkan kesempatan ia menggunakan fasilitas dan alat "anak presiden" yang secara rasio dalam mendapatkan dukungan, tidak di PILPRES berikutnnya, pengaruh sang ayah sudah redup, namun jika Jokowi mengedepankan konstitusi maka sebagai ayah tahan dan sarankan saja maju di PILPRES 2029 ketika usia sang anak mencukupi.

Jiwa pembinis Jokowi dapat terlihat dengan kebijakan pada timeline pemerintahannya yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat secara kelseluruhan, sebagai berikut :

- Pada September 2019, DPR RI bersama pemerintah sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa poin revisi tersebut mendapat kritik tajam karena dianggap melemahkan KPK.

- Di bawah pemerintahan Jokowi, sejumlah aktivis, pegiat hak asasi manusia (HAM), dan akademisi mengalami kriminalisasi. Beberapa kasus terkenal di antaranya:

Kasus Veronica Koman (2019): Aktivis HAM dan pengacara yang memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, Veronica Koman, dijerat dengan pasal penyebaran informasi bohong (hoaks) melalui media sosial terkait kerusuhan di Papua. Banyak pihak menilai ini sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah di Papua.

Kasus Novel Baswedan (2017): Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, disiram air keras yang menyebabkan luka parah di matanya. Penanganan kasus ini berjalan sangat lambat, dan banyak pihak menilai pemerintah tidak serius dalam mengusutnya. Beberapa kalangan menduga ini adalah upaya pembalasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh upaya pemberantasan korupsi KPK.

Kriminalisasi Demonstran Anti-Revisi UU KPK (2019): Dalam gelombang demonstrasi besar-besaran menolak revisi UU KPK dan RUU kontroversial lainnya, beberapa demonstran ditangkap dan dituduh melakukan tindakan kriminal.

- Pada Oktober 2020 UU Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020 dan mendapat protes besar dari berbagai elemen masyarakat, terutama buruh dan aktivis lingkungan. Undang-undang ini dinilai:

Melemahkan Perlindungan Hukum bagi Buruh: Beberapa ketentuan dalam UU ini dinilai merugikan buruh, seperti aturan terkait pesangon, waktu kerja, dan outsourcing.

Merusak Lingkungan: Proses perizinan lingkungan yang dipermudah dianggap dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan karena membuka ruang yang lebih luas bagi eksploitasi sumber daya alam.

Tidak Transparan: Proses pembahasan UU ini dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa keterlibatan yang cukup dari masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi (MK) sempat memutuskan bahwa UU ini bersifat “inkonstitusional bersyarat” karena cacat prosedural, meskipun UU tersebut tetap berlaku dengan syarat harus direvisi dalam dua tahun.

- Pada akhir 2020, DPR RI mengesahkan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Revisi ini memperpanjang masa jabatan hakim MK hingga 70 tahun dan memperpanjang masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun. Banyak pihak menilai revisi ini sebagai upaya memperkuat kontrol politik terhadap MK, yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi.

- Pada Juni 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait masa jabatan pimpinan KPK, yang semula empat tahun menjadi lima tahun. Keputusan ini diambil di tengah kritik bahwa langkah tersebut dapat mengurangi akuntabilitas dan kontrol terhadap kepemimpinan KPK. Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan, sehingga perpanjangan masa jabatan ini dianggap sebagai upaya melanggengkan pengaruh politik di lembaga antirasuah.

Tentu akan ada reaksi atas segala kekonyolan tersebut hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, DPR, MK, KPK, dll.  Maka seharusnnya Presiden Jokowi yang tidak terlihat kontribusi-nya pada kekonyolan tersebut tidak patut disalahkan. Saya anggap kalian hanya lugu dan kurang wawasan. Eksekutif sejatinnya terlibat langsung pada proses legislasi, RUU juga ditandatangani presiden (pengecualian 30 hari), lalu sistem presidensial itu memberikan ruang kekuasaan yang sangat luas kepada presiden dalam melakukan perubahan, tidak seperti parlementer yang seremonial dan semi parlementer yang kurang begitu berkuasa.

+ BISNIS ASET NEGARA

Bisnis yang melibatkan aset negara selama pemerintahan Jokowi memiliki tujuan meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa tindakan bisnis pemerintahan Jokowi akan berdampak negatif sepenuhnnya, karena banyak contoh sukses negara lain yang membisniskan aset negarannya dan berhasil membantu kemajuan internal ekonomi negara tersebut. Walau kontrol negara, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya ketergantungan pada modal asing tetap perlu diawasi dengan cermat. Yang terkini adalah rencana ekspor pasir laut, jujur saya tidak melihat dampak positif yang signifikan dengan banyak aspek kerugian masa depan yang ditanggung Indonesia.

# TUJUAN BESAR JOKOWI (DUGAAN)

Pada sesi ini mari kita tafsirkan segala peristiwa diatas dengan memproyeksikan diri kita pada seorang presiden bernama Jokowi.

+ Stabilitas Politik dan Ekonomi
Jokowi tampaknya berusaha menciptakan stabilitas dalam pemerintahan dengan membangun aliansi politik yang kuat. Dengan mengandalkan dinasti politik, ia dapat memastikan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dan partai-partai politik. Dan PDIP yang digadang akan menjadi oposisi terkuat terlihat bergabung pada kabinet Prabowo-Gibran yang dianggap sebagai penerus Jokowi. Walaupun dengan hubungan yang renggang antara Jokowi dan PDIP membuat saya skeptis bahwa pengaturan tersebut atas keinginan Jokowi.

+ Penguatan Oligarki
Pelemahan hukum dapat dilihat sebagai langkah untuk memperkuat oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ini dapat mempermudah penguasaan aset negara dan pengaturan bisnis yang menguntungkan bagi kelompok tertentu.

+ Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Melalui penguasaan aset negara dan kemudahan regulasi, pemerintahan Jokowi dapat menarik investasi asing dan memfokuskan anggaran pada proyek-proyek infrastruktur yang besar, yang merupakan bagian dari visi besar Jokowi untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maju. Walaupun dengan gosip terkini organisasi kabinet Prabowo-Gibran yang "gemuk" akan membuat birokrasi untuk para investor semakin sulit, sebab semakin banyak pihak yang perlu ditemui untuk mendapatkan pengesahan dalam menjalankan usaha di Indonesia.

Individu seperti Putin (Rusia), Mugabe (Zimbabwe), Nazarbayev (Kazakhstan), juga melakukan hal yang serupa untuk melanggengkan kekuasaan dan menekan oposisi. Walaupun suka atau tidak suka orang yang masuk dalam politik praktis pasti memiliki nafsu berkuasa dan memiliki kendali, jadi jika kita melihat peristiwa ini dengan bebas nilai, secara objektif Jokowi adalah politikus yang hebat dan mengesankan seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan diatas. Namun tentu resiko dari singularitas kekuasaan akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara

Terakhir mari kita menduga sebab Jokowi melakukan tujuan besar tersebut, dugaan yang masuk dalam wawasan saya sebagai berikut :

1. Kepanikan
Semoga ini bukan alasannya, tapi mungkin bila perilaku ini mengindikasi adannya sesuat yang harus Jokowi "lindungi"/" Rahasiakan" tentu pasti bukan sesuati yang baik, oleh karena itu dia tidak ingin pemimpin berikutnnya yang tidak sejalan dengannya membongkar dan menghancurkan hal tersebut.

2. Keserakahan
Ini alasan yang paling mudah, karena tamak/serakah.

3. Supporter
Sama-sama serakah, tapi bukan pada internal diri Jokowi, melainkan para pendukungnya/orang disekitarnnya. Karena berbeda dengan Prabowo, Megawati, dan SBY yang terlahir elit dan membangun partai, mereka dikelilingi oleh politisi yang senang bernegosiasi (win-win solution) yang membuat pergerakan mereka lebih tertata dan tidak terlihat kotor. Sedangkan Jokowi ini bukan dari kalangan elit dan tidak membangun partai, yang membuat dirinnya lebih banyak dikelilingi pembisnis sebagai sponsor dan buzzer/campaigner yang suka "all in" (zero sum game), melakukan apapun untuk mendapatkan ambisinnya dan dengan senang hati mengorbankan banyak hal. Dengan kekuasaan Jokowi yang tak lama lagi, mereka berusaha mendapatkan semaksimal mungkin apapun yang mereka bisa dapatkan, terjadilah tingkah laku politik yang begitu "jorok" ini. Dan terlihat respon dari pemerintah atas isu masyarakat terkesan tidak peduli dan menjawab dengan pernyataan yang konyol dan tidak empatik, sangat berciri khas orang-orang oportunis ini.

4. Kekhawatiran
Ada juga kemungkinan Jokowi bernubuat baik, ia tidak percaya tanpa campur tangannya akan ada perubahan yang baik, entah skeptis pada politikus lain atau ada informasi intel terkait masa depan yang membutuhkan sebuah kekokohan kekuasaan untuk menghadapi sebuah ancaman. Dengan melanggengkan kekuasaannya dan menyingkirkan para oposannya diharapkan Indonesia dapat bertahan dari ancaman tersebut.

5. Pihak Asing
Campur tangan pihak asing juga tak dapat diabaikan, keinginan stabilitas pihak asing pada sektor-sektor di Indonesia memungkinkan mereka ingin langgengnnya kekuasaan yang mereka anggap sudah cocok, dan tidak ingin mengambil resiko berinteraksi dengan penguasa lain/pihak asing dari penguasa yang sudah bekerjasama dengan mereka. Contoh stabilitas kebijakan ini bisa seperti membiarkan ketidaklayakan hidup di Papua karena tetap ingin mengeruk kekayaannya/menjauhkan sorotan media yang dapat menimbulkan perlawanan, isu seperti konflik Israel-Palestina sangat dapat menjadi media agar masyarakat tidak fokus pada negrinnya sendiri dan mengalihkannya pada fokus-fokus yang jauh untuk menghindari perlawanan dan melanggengkan keburukan yang ada di negarannya sendiri.

Sekian yang dapat saya bagikan dengan keterbatasan wawasan saya, namun mari bersama kita lebih peduli dan kritis lagi pada peristiwa politik yang ada di negri kita, minimal mulai mencari latar belakang calon pemimpin kita, bukan saja dari omongan-omongannya di publik/yang lebih parah bantuan sembako/uangnnya kepada kita, segala keluh kesah kita terkait politik dinasti, dlsb. Itu bukan karena mereka yang buruk, tapi karena kita yang goblok, mereka sebagai perwakilan adalah rata-ratannya kita, kita goblok maka tentu perwakilan kita juga goblok, karena kegoblokan kitalah yang memilih dan menerima kegoblokan mereka, kalau mayoritas dari kita sudah tidak goblok saya yakin hal seperti ini tidak perlu terjadi.

Terimakasih telah membaca.